PURWOKERTO–Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DIY mengadu ke Kantor Staf Presiden (KSP) terkait dengan terpuruknya Pertashop setelah adanya disparitas harga yang signifikan antara Pertamax dengan Pertalite.
Sekitar 200 usaha Pertashop di Jawa Tengah dan DIY saat ini mengalami penurunan omset. Hal ini membuat para pelaku usaha Pertashop terpuruk.
“Di Jateng dan DIY ada sekitar 2.000 anggota. Di Cilacap ada sekitar 70 Pertashop, Banyumas antara 40-60 Pertashop, secara keseluruhan di Jateng DIY sekitar 200 Pertashop,” ujar Ketua Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DIY, Budi Sadewo pada program ‘KSP Mendengar‘, di Hotel Azzana Cilacap pada Selasa, 25 Juli 2023.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin di Cilacap mengatakan pihaknya melalui program KSP Mendengar ini menyerap aspirasi dari Lembaga atau organisasi, untuk kemudian akan disampaikan kepada Presiden.
“Kita perlu mendengarkan langsung dari pelaku usaha, nelayan, masyarakat dan tadi ada Kepala Desa, pelaku usaha Pertashop untuk disampaikan kepada presiden,” ujarnya, usai acara.
Menurutnya, aspirasi dari masyarakat ini selanjutnya akan di rumuskan, dan membuat rekomendasi yang akan diprioritaskan. Selanjutnya dalam satu minggu akan didistribusikan kepada Kepala Staf Kepresidenan.
“Tindak lanjut ini semua, setelah masuk, nanti kita pilah, segera buat resume dan dirapatkan dalam satu pekan ini. Selanjutnya lewat rapat paripurna akan disampaikan Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden Joko Widodo,” katanya.
Dikutip dari Portal Purwokerto.com, program KSP Mendengar yang digelar di Cilacap ini bertemakan, Penguatan Ekosistem Perikanan dan Kelautan. Ada sekitar 100 undangan, yang terdiri dari nelayan diwakili HNSI, Ketua rukun nelayan, pelaku UMKM, pelaku usaha Pertashop, paguyuban pemilik kapal, dan lainnya.
Pertashop adalah program pemerintah, sebagai lembaga penyalur Pertamina dalam skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan produk Pertamina ritel lainnya.
Ketua Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DIY, Budi Sadewo mengatakan jika awal pembentukan, pemerintah menggandeng Bumdes. Namun, karena harus berbadan hukum, Pertashop juga ditawarkan kepada swasta atau pelaku UMKM. Dimana hampir 90 persen adalah pengusaha kecil.Pada awal adanya Pertashop, disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax hanya Rp1.300 per liter.
Namun, sejak adanya kenaikan menjadi lebih dari Rp4.000 per liter. Hal ini membuat masyarakat kembali ke Pertalite. “Ini menyebabkan UMKM yang baru dirilis pemerintah jatuh. Hampir Semua mengalami penurunan omset 80 persen,” katanya.
Meski baru-baru ini ada kebijakan menurunkan harga, namun selisih harga masih sekitar Rp2.500 belum bisa membangkitkan par pelaku usaha Pertashop.“Kami ingin KSP menyampaikan ke Presiden, mohon supaya kedepan harga BBM tetap dijaga jangan sampai melebihi Rp1.300, kami juga sudah maju ke Komisi VII, semoga apa yang akan dibantu komisi VII bisa di-push lagi agar bisa terlaksana,” katanya.
Selain permasalahan disparitas harga, adanya penurunan omset ini juga membuat para pelaku UMKM Pertashop kesulitan membayar angsuran. Karena sejak awal pembuatan Pertashop, pemerintah mendorong pembiayaan melalui KUR di Bank Himabara. Selain itu juga terkait dengan perizinan yang terlalu terbelit-belit.
