Sosialisasi rencana kontinjensi menghadapi bencana gempa dan tsunami dilaksanakan agar masyarakat memahami dan mewaspadai potensi yang mereka hadapi.
CILACAP–Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar acara sosialisasi Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami untuk para stakeholder, Kamis (3/8/2023). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan dokumen tersebut sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana.
Sehingga setelah dipahami masyarakat, tanggap darurat bencana dapat terkelola dengan cepat dan efektif, serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan. Sosialisasi yang berlangsung di Hotel @Hom Premiere Cilacap ini dibuka oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Bidang Ekonomi dan Pembangunan, M. Wijaya, yang mewakili Penjabat Bupati Cilacap.
Turut hadir Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan SDA Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Eny Supartini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Wastam, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, dan Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, Erna Suharyanti.
Dikutip dari laman resmi Pemkab Cilacap, Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan SDA Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Eny Supartini, berharap dokumen ini dapat menjadi komitmen bersama untuk keselamatan dan proses penyelamatan masyarakat yang terancam gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Cilacap.
”Perlu adanya panduan yang jelas, termasuk dalam dokumen rencana kontingensi, agar berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga teknis dapat bekerja dengan maksimal dalam situasi darurat”, ucap Eny.
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Bidang Ekonomi dan Pembangunan, M. Wijaya, menyatakan bahwa Kabupaten Cilacap berperan sebagai laboratorium bencana. Sehingga diperlukan fasilitas yang memadai ketika menghadapi bencana agar harapan zero korban dapat diwujudkan. Di sisi lain, upaya kesiapsiagaan juga dilakukan Pemkab Cilacap yang rutin melakukan simulasi bencana setiap 2 bulan sekali oleh seluruh OPD, termasuk dinas teknis.
”Dengan adanya perangkat early warning system yang terpasang, masyarakat diharapkan dapat memahami tindakan penyelamatan mandiri yang harus dilakukan jika terjadi bencana”, kata Wijaya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wastam, berharap agar dokumen rencana kontingensi ini dipahami oleh seluruh stakeholder terutama yang bertanggung jawab mengelola obyek-obyek vital. Beliau juga mendorong pihak swasta dan pengelola obyek vital untuk melakukan pelatihan simulasi guna mencapai target zero accident dan korban bencana.
Acara sosialisasi ditandai secara simbolis dengan penyerahan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Cilacap dari BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, rangkaian kegiatan diawali Semiloka/seminar rencana kontingensi di ruang rapat siaga BPBD Cilacap. Tim juga beraudiensi dengan Pj. Bupati Cilacap terkait dokumen tersebut.
Dengan disusunnya dokumen rencana kontingensi bencana ini dan melalui upaya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Kabupaten Cilacap berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan darurat saat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.(dn/kominfo)
