CILACAP–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr Abdul Kholik telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah sebagai tokoh yang rajin “blusukan” ke pelosok. Ia bukan senator yang senang bekerja dari belakang meja, melainkan lebih suka meninjau lapangan, berbicara dengan berbagai kalangan agar memperoleh informasi yang komplet dan terbaru.
Belum lama ini Abdul Kholik meninjau Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungannya kali ini tak lepas dari upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah.
Didampingi para pejabat Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Kholik bagaimana proses pembinaan dan revitalisasi pemasyarakatan yang ada di Nusakambangan mulai dari Lapas Minimum hingga Lapas Maximum Security.
Ia mengaku kagum dengan sistem pembinaan di pulau seluas 121 km2 ini. “Luar biasa saya sudah lama sekali ingin kesini, dan setelah kami berkeliling memang Nusakambangan ini konsep (pembinaan) lapasnya sangat bagus,” katanya.
Ia juga mengapresiasi hasil karya warga binaan saat berada di galeri Lapas Permisan. “Dan ini kita juga melihat hasil karya warga binaan, saya jatuh cinta sama hasil karya mereka,”
“Saya sebagai orang Cilacap bangga sekali dengan hasil karya disini,” tuturnya yang pada kesempatan itu juga membeli beberapa hasil karya warga binaan.
Lebih lanjut, Abdul Kholik berharap selain fungsi Lapas yang sudah berjalan baik, Nusakambangan juga bisa dikembangkan untuk fungsi lainnya. “Kita berharap ke depan keberadaan Nusakambangan ini bisa dikembangkan untuk fungsi lain,” kata Senator itu.
Hadir mendampingi kunjungan Abdul Kholik antara lain Kepala Lapas Sulardi, Kalapas Kembang Kuning Agus Wahono, Kalapas Narkotika RM. Kristyo Nugroho, dan Kalapas Terbuka Marsito.
Sementara dari DPD RI hadir Kakanwil DPD RI Jateng Fahri Okta Syakban, Staf Ahli DPD RI Ali Muhson dan Ali Arifin beserta jajaran stafnya.
Aktifis
Abdul Kholik dikenal sebagai aktifis sejak masih mahasiswa di Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Ia menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, sambil aktif di berbagai kegiatan mahasiswa seperti pers kampus, organisasi Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan berbagai kegiatan lainnya.
Abdul Kholik terpilih sebagai senator DPD RI periode 2019 – 2024 mewakili Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara sebesar 1.420.065 suara. Suara yang didapat Abdul Kholik merupakan perolehan suara terbanyak ke 7 di antara semua Anggota DPD 2019-2024. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI.
Dikutip dari Wikipedia, berikut ini rekam jejak kegiatan dan perjuangan Abdul Kholik sebagai tokoh muda yang berkiprah di dunia politik.
Pendidikan:
- S1 Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1993.
- S2 Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, 2004.
- S3 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, 2019.
Pendidikan Nonformal:
- Bahasa Inggris di Lembaga bahasa LIA 1997-1999,
- Kursus Pendidikan Advokat, Penyelenggra Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia dan PERADI, Jakarta tahun 2005,
- Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Tim Pendukung DPR-RI, DPD dan Pemerintah, PSHK, Aus Aid dan Baleg DPR-RI, tahun 2006,
- Pelatihan Perancangan Undang-Undang Penyelenggara DRSP-US Aid, Baleg DPR- RI, tahun 2007,
- Pelatihan Perancangan Undang-Undang dalam Bidang Politik, Penyelenggra, DRSP-US-Aid, LIPI dan Baleg DPR-RI, tahun 2007,
- Pelatihan Legal Drafting Kerjasama Pemerintah Belanda dengan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta tahun 2009,
- Legal Drafting tingkat Advance diselenggarakan oleh Baleg DPR-RI kerjasama dengan Prorep USAID, Surabaya tahun 2012,
- Budget Impact Analysis, kerja sama Baleg DPR-RI dengan Prorep USAID, Bandung, tahun 2013.[1]
Pengalaman Organisasi:
- Pengelola Majalah Pro Justiia, FH. UNSOED Purwokweto tahun 1990-1991
- Pemimpin Litbang Koran Kampus Sketsa UNSOED Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1990-1992
- Ketua Senat Mahasiswa FH. UNSOED Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1991-1992
- Ketua Senat Mahasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) UNSOEd Purwokerto tahun 1992-1993
- Kordinator FoRum Aktivis Lembaga Mahasiswa (FALM) Jawa Tengah tahun 1992-1993
- Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto, tahun 1990-1993,
- Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) DPP AMPI tahun 1995-2000
- Wakil Sekjen Angkatan Muda Hukum Indonesia (AMHI) tahun 2000-2005
- Ketua Bidang Litbang Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen Indonesia (ATAP INDONESIA) tahun 2014-2019
- Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan (KUMDANG) MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015-2020.
Pengalaman kerjanya antara lain:
- Staf Redaksi Majalah Media Karya tahun 1995-1997,
- Legal Drafter FKP DPR RI tahun 1997-1999,
- Redaksi Tabloid Siaga tahun 1999,
- Redaktur Majalah Ekolita tahun 2000,
- Peneliti Pusat Studi dan Pengembangan Kawasan (PSPK) tahun 2000,
- Manajer Diseminasi dan Publikasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tahun 2001,
- Direktur Eksekutif CiBa (Civic Education and Budget Transparency Advocation) tahun 2002,
- Anggota KPU Kota Depok tahun 2003-2006,
- Staf Pengajar STSIP Syamsul ‘Ulum, Sukabumi, Jawa Barat, 2005 10.
- Staf Ahli Badan Legislasi DPR-RI tahun 2006-2014,
- Staf Ahli DPR-RI tahun 2015,
- Tim Ahli Perancangan Undang-Undang Komite 3 DPD RI tahun 2016-2018.[1]
Karya Tulis Ilmiah:
Beberapa karya berupa makalah/penelitian antara lain:
- Persepsi Elit Politik Terhadap Peranan Militer dalam Bidang Politik (Jakarta, 1999),
- Budaya Korupsi di Indonesia (Artikel Jurnal PSPK 2001),
- Studi terhadap Alokasi Anggaran pada APBD DKI dan APBD Sumatera Selatan (Artikel Jurnal PSPK, 2001),
- Dinamika Hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah Pasca orde Baru (Tesis Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, 2003-2004),
- Dasar Hukum Penyusunan APBN-APBD (Makalah pada Pelatihan Anggaran Responsive Gender di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta, 2001),
- Analisa RAPBD DKI Jakarta, Tahun 2003, 2004 dan 2005 (Makalah Pada Dialog Kritis APBD DKI tahun 2004, 2005 dan 2006),
- Permasalahan Regulasi Pilkada (Makalah Pada Semiloka Pilkada di selenggarakan KPU Jawa Barat, 2005),
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada (CLGS Universitas Indonesia, 2005),
- Permasalahan Sengketa Pilkada Kota Depok (Program Pasca Sarja STPDN Bandung, 2005),
- Teknik Legaldrafting (Workshop DPRD DKI Fraksi PPP, Jakarta 2009),
- Peranan Tenaga Ahli dalam Penyusunan Legislasi di DPRD (ICED Jakarta, 2011),
- Teknik Penyusunan Naskah Akademik dalam Penyusunan RUU (Forum Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR-RI Tahun 2011),
- Dinamika Penyusunan Legislasi Pemilu (KIPP Jawa Timur dan IPC, Surabaya, 2011), dan lainnya.
Penulisan buku dan karya tulis antara lain:
- Saatnya Militer Keluar dari Kancah Politik, Pusat Stusi Pengembangan Kawasan (PSPK, Jakarta, 1999),
- Kamus Istilah Anggaran (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), 2001),
- Membaca dan Mengannalisis APBD (FITRA-PSPK, 2002), APBD Responsif Gender (Editor), (Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa), 2001),
- Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi, Kontributor (CiBa, 2007),
- Gender Audit: Anggaran Responsif Gender Audit (CiBa, 2008),
- Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia dan Sinergitas DPD-DPR (CV. Pilar Nusantara, 2020),
- Revitalisasi Negara Hukum Pancasila (CV. Pilar Nusantara, 2020)
(Mas Kumambang)