Inovasi bagus yang perlu didukung. Minyak sereh dimanfaatkan oleh UMKM desa Tlagayasa Bobotsari untuk bahan pembersih lantai. Selain bersih, baunya juga wangi..
Selain bisa dijadikan sebagai bumbu masakan, sereh juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pembersih lantai. Keinginan untuk memanfaatkan bahan baku dari kebun lokal menginspirasi Tim Penggerak PKK Desa Tlagayasa untuk membuat pembersih lantai dengan bahan baku utama dari sereh.
Hasilnya, pembersih lantai dengan merk “Bening” ini menawarkan berbagai keunggulan.
“Setelah digunakan, lantainya tidak hanya menjadi sered dan kinclong, tetapi juga mengeluarkan wangi segar sereh, tidak amis dan dibenci serangga,” ungkap Ibu Rohyati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tlagayasa saat ditemui dalam acara Roadshow Pemulihan Ekonomi di Desa Talagening Kecamatan Bobotsari, Selasa (25/7/23).
Tim Penggerak PKK Desa Tlagayasa juga memproduksi tepung bumbu serba guna dengan merek Gunung Slamet, Kecap manis Purnama, dan nasi jagung instan merek Rofidianurr.
Tepung bumbu Gunung Slamet terbuat dari campuran ketumbar, bawang putih, kemiri, dan berbagai bumbu pilihan lainnya yang telah disangrai dengan sempurna. Sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih enak dari tepung bumbu lainnya.
“Kecap Purnama bahan utamanya kedelai, laos, dikasih salam juga, Insyaallah rasanya istimewa maknyus. Tepung bumbu Gunung Slamet dijual Rp20.000 per kilogram, kecap Purnama Rp 17.500,” jelas Ibu Rohyati sambil tersenyum.
Produk Tim PKK Desa Tlagayasa juga sudah berhasil merambah pasar di luar wilayah seperti Banjarnegara, Tegal dan Pekalongan sehingga bisa meningkatkan perekonomian anggotanya. Rohyati mengklaim produknya aman karena sudah mengantongi izin PIRT dan sertifikat halal dari Pemerintah. Untuk yang berminat dengan Produk UMKM Tim PKK Desa Tlagayasa bisa menghubungi nomor +62 857-0102-1922.
Roadshow Pemulihan Ekonomi di Desa Talagening Kecamatan Bobotsari dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga Agus Winarno, serta kepala OPD terkait. (DHS/Kominfo)
